BPK: Penyaluran Bansos Rp 18,523 Miliar Tidak Tepat Sasaran

BPK: Penyaluran Bansos Rp 18,523 Miliar Tidak Tepat Sasaran. Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakpatuhan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp 18,523 miliar yang tidak tepat sasaran. Hal ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2022.

Menurut BPK, penyaluran bansos tunai yang tidak tepat sasaran terjadi di 10 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua.

BPK mengidentifikasi beberapa penyebab terjadinya ketidakpatuhan tersebut, antara lain:

• Kurangnya koordinasi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan pemerintah daerah dalam penetapan data penerima bansos.
• Tidak adanya verifikasi dan validasi data penerima bansos oleh Kemensos dan pemerintah daerah secara berkala dan komprehensif.
• Tidak adanya mekanisme pengaduan dan penyelesaian keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos.
• Tidak adanya pengawasan dan evaluasi yang efektif oleh Kemensos dan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan penyaluran bansos.

Akibat dari ketidakpatuhan tersebut, BPK menilai bahwa penyaluran bansos tunai tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, BPK juga menyoroti adanya potensi kerugian negara akibat penyaluran bansos tunai yang tidak tepat sasaran.

BPK merekomendasikan agar Kemensos dan pemerintah daerah segera melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK. Beberapa tindak lanjut yang disarankan oleh BPK adalah:

1. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dan sinergis dalam penetapan data penerima bansos.
2. Melakukan verifikasi dan validasi data penerima bansos secara berkala dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas layanan pengaduan dan penyelesaian keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos.
4. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan penyaluran bansos.

BPK berharap agar Kemensos dan pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bansos tunai. BPK juga berharap agar penyaluran bansos tunai dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di masa pandemi Covid-19.

Sumber: www.cnbcindonesia.com

Penelusuran terkait

• cara cek bansos pkh lewat hp
• cek bansos pkh 2023
• cek bansos 600 ribu
• cek bansos ktp
• cek bansos pkh 2023 kapan cair
• daftar bansos
• pencairan pkh
• bansos 2023